Kodim Bojonegoro gelar Upacara Bendera Tujuh Belasan

BOJONEGORO, – Bertempat dilapangan Apel Markas Kodim (Makodim), pagi ini Senin (18/9/2023) Komando Distrik Militer (Kodim) 0813 Bojonegoro, menggelar Upacara Bendera Tujuh Belasan dengan Inspektur Upacara (Irup) Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0813 Bojonegoro, Mayor Kav Sony Ranu Utama.

Adapun Komandan Upacara (Danup) pada upacara bendera tujuh belasan yang diikuti oleh seluruh anggota Perwira, Bintara dan Tamtama serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) jajaran Kodim 0813 Bojonegoro kali ini dijabat oleh Danramil 20/Malo Kapten Armed Ngalim.

Pangdam V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Farid Makruf, M.A., dalam Amanatnya yang dibacakan Ispektur Upacara menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan kinerja yang sudah dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab oleh seluruh anggota TNI dan PNS jajaran Kodam V Brawijaya.

Pangdam V Brawijaya juga mengingatkan, agar semua program kerja dan anggaran hendaknya terus dapat berjalan sesuai dengan pokok-pokok kebijakan dan prioritas sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan bidang dan tugas pokok masing-masing yang intinya yaitu terus tingkatkan kinerja, hindari pelanggaran, jaga hubungan baik dengan semua elemen serta tidak kalah penting yaitu jaga netralitas TNI pada Pemilu serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024.

“Tahapan Pemilu Serentak akan dimulai, saya tekankan kepada seluruh prajurit Kodam V Brawijaya agar menjaga Netralitas TNI. Jaga kepercayaan masyarakat dengan tidak terlibat politik praktis dalam bentuk apapun, ” kata Pangdam V Brawijaya dalam amanatnya.

Disampaikan juga oleh Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Farid Makruf, M.A., bahwa seluruh prajurit agar tidak memihak dan tidak mendukung salah satu Parpol, tidak memberi fasilitas, dilarang membawa arahan, tidak memberikan tanggapan apapun yang terkait dengan salah satu partai atau Paslon.

Pihaknya tidak segan-segan untuk menindak tegas prajurit Kodam V Brawijaya yang terbukti tidak netral dalam Pemilu tahun 2024. “Saya akan menindak tegas Prajurit TNI, dan PNS apabila terbukti terlibat politik praktis dan memberikan dukungan, ” tegasnya. ( pen 0813)